Berita

RAPAT PENYUSUNAN LPPD PROVINSI NTB TAHUN 2018

Mataram-Pembukaan Rapat LPPD Provinsi Nusa Tenggra Barat Dalam Rangka Penyusunan LPPD Tahun 2018 yang berlangsung di Ruang Rapat Sangkareang Mataram 04/01/2018 pagi hari tadi pukul 09.00 WITA oleh Kepala Biro Pemerintahan di dampingi oleh Kabag Otonomi Daerah berjalan dengan tertib.

Dalam rapat tersebut terdapat beberapa poin yang dibahas diantaranya Di dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RIPPD) , maka dalam rangka penyusunan LPPD yang perlu diperhatikan antara lain :

  1. Penyusunan LPPD  Tahun 2017 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada Masyarakat.
  2. Dalam  hal perubahan organisasi perangkat daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah dan adanya peraliihan beberapa kewenangan Kabupaten/Kota ke Provinsi sebagaiimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahn 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka menyusun LPPD dan pengisian IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan perubahan kewenangan tersebut.

Selain dari itu upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. Koordinasi dan konsultasi dengan TPAD untuk menambah dana penyusunan LPPD,
  2. Rapat Koordinasi (RAKOR) teknis penyusunan LPPD
  3. Asistensi SKPD dan isntasi terkait untuk penyempurnaan data dan informasi
  4. Mengingatkan SKPD / instansi terkait, melalui komunikasi elektronik/surat peringatan/ teguran
  5. Mengoptimlakan koordinasi dan jemput bola oleh tim LPPD
  6. Fasilitasi leading sector terhadap Tim Penyusun.

Dimana Target Gubernur Tahun 2017 Provinsi Nusa Tenggara Barat harus masuk 5 besar. Maka dari itu terdapat beberapa strategi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

  1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB (Menambah alokasi pembiayaan kegiatan penyusunan LPPD)
  2. Kepala SKPD dan Pimpinan Instansi Lingkup Provinsi NTB
    1. Responsive, kooperatif, dan proaktif.
    2. Menugaskan 2 orang pejabat  terkait, sebagai penanggung jawab.
    3. Siap setiap saat apabila dibutuhkan.
    4. Bertanggung jawab atas data dan informasi yang disampaikan kepada Tim.
    5. Pejabat yang ditugaskan  bertanggung jawab sepenuhnya kepada TIM.

Tim penyusun LPPD harus

  1. Koordinasi insentif dengan KA. Biro Pemerintahan
  2. Klarifikasi Data dan informasi yang akan disajikan, difasilitasi oleh ka. Biro Pemerintahan
  3. LPPD harus tepat waktu
  4. Ada kendala permasalahan informasikan kepada ka. Biro pemerintahan sebagai leding sector.

Harapan ke tim EKPPD pusat nantinya

  1. Melakukan evaluasi sekaligus pembinaan terhadap tim penyusunan LPPD dan SKPD
  2. Menginformasikan hal-hal (data dan informasi) yang kurang sehingga dapat digununakan sebagai acuan kedepan.
  3. Meningkatkan peringkat LPPD provinsi NTB peringkat 5 besar se Indonesia.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close