Berita

WORKSHOP REVIEW RENSTRA KECAMATAN

Mataram – Setiap Organisasi Perangkat Daerah atau OPD tidak terkecuali Kecamatan perlu menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra. Renstra merupakan acuan dan tolok ukur yang jelas bagi OPD dalam hal ini kecamatan melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Perumusan Renstra dimaksud untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Dalam hal perumusan Renstra tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan kebutuhan dan kebijakan selama kurun waktu lima tahun, maka Renstra tersebut perlu direview untuk disesuaikan dengan perubahan kebijakan dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Komunitas Peduli Aksi Kemasyarakatan (KOMPAK) menyelenggarakan Workshop Review Awal Renstra Kecamatan Berdasarkan SK/ Perbup Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Perbaikan Pelayanan Dasar. Workshop dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Politik, Hukum dan Pelayanan Publik Ir. Hartina, MM bertempat di Hotel Santika Mataram, Selasa 27 Maret 2017.

Pelaksanaan Workshop berlangsung selama 3 (hari) hari dari tanggal 27 sampai dengan 29 Maret 2018 diikuti oleh 33 orang peserta dari Kabupaten/ Kota se-NTB dan Kecamatan utusan Kabupaten/ Kota se-NTB, dengan narasumber dari BAK Kemendagri, Ditjen Bina Bangda dan Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB.

Dalam sambutannya Ir Hartina, MM mengatakan kegiatan Workshop Review Renstra Kecamatan ini benar-benar dikaji sesuaian dengan keputusan atau peraturan Bupati/ Walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat sehingga terjadi peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu dengan adanya Review Renstra program dan kegiatan di Kecamatan dapat berjalan lebih terarah dan terkoordinasi hal ini menjadi komitmen bersama antara Kabupaten dengan Kecamatan sebagai OPD nya serta terpadu antara indikator target dalam Renstra dengan SK atau peraturan Bupati/ Walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang kepada Camat.

Selain itu Kompak juga telah melakukan pendapingan untuk terbitnya 4 (empat) Surat Keputusan pelimpahan terkait pelayanan dasar di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi NTB. Ada beberapa inovasi atas pelaksanaan SK pelimpahan misalnya untuk implemantasi bidang tata kelola desa, koordinasi dalam konteks penurunan AKI AKB, angka drop out dan angka perkawinan dini, sayangnya berbagai program dan inovasi yang dilaksanakan oleh beberapa kecamatan dalam implementasi SK pelimpahan masih dihadapkan pada kendala belum adanya pedoman perencanaan sebagai rujukan dari ususlan program dalam DPA Kecamatan.

Diharapkan dengan adanya Review Renstra ini akan memudahkan Camat memiliki dokumen rujukan untuk pengajuan usulan program kegiatan untuk peningkatan pelayanan publik dalam DPA Kecamatan di APBD perubahan atau APBD tahun 2019.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close