Berita

PRA-REMBUK NASIONAL REFORMASI AGRARIA DAN KEHUTANAN SOSIAL UNTUK KEADILAN SOSIAL

Mataram- Kemiskinan di Indonesia terutama di daerah pedesaan sebagian besar karena minimnya kepemilikan tanah sebagai sumber penghasil untuk menopang kehidupannya. Untuk itu diperlukan kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat. Berangkat dari hal tersebut Pemerintah dalam hal ini kantor Staf Kepresidenan  Republik Indonesia dan Pengurus Besar Nahdlatul ulama dan didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Agraria mengadakan Pra- rembuk nasional reformasi agraria dan kehutanan sosial untuk keadilan sosial yang difasilitasi Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Selasa 10 April 2018.

Peran pemerintah dalam pelaksanaan reformasi agraria dan perhutanan nasional sangat diperlukan, pemerintah perlu segera melaksanakan program pembaharuan agraria berupa pembatasan penguasaan tanah, pembatasan kepemilikan tanah/ hutan, pemanfaatan tanah/ hutan dan lahan terlantar untuk kemakmuran rakyat.

Perkembangan perhutanan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sampai dengan tahun 2018, Hutan Kemasyarakatan (HKm) terdiri dari Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm seluas 31.220, 50 Ha, Capaian IUPHKm 20.049,6 Ha, Penetapan Areal Kerja (PAK) HTR seluas 4.396 Ha, Capaian IUPHHK – HTR 3.152,88 Ha, Kemitraan Kehutanan/ KK seluas 11.604 Ha dan Mou KK 3.821 Ha,  yang tersebar di Sembilan Kabupaten/ Kota se- NTB.

Selain itu rencana lokasi Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA) di Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 11.977 Ha. yang tersebar di lima kabupaten yaitu Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima dengan kreteria TORA meliputi pemukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas 5.131 Ha, permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum seluas 182 Ha, dan pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utma masyarakat setempat seluas 6.660 Ha.          Harapannya dengan adanya TORA masyarakat bisa mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi sehingga kemiskinan bisa ditekan.

Tujuan dilaksanakannya Pra-Rembuk Nasional Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial adalah :

  1. Membangun komitmen bersama dalam percepatan pelaksanaan reformasi agraria melalui skema tanah obyek reformasi agraria dan perhutanan sosial.
  2. Mengidentifikasi dan memastikan lokasi-lokasi yang akan diusulkan sebagai lokasi prioritas tanah obyek reformasi agrarian dan perhutanan sosial, serta kawasan hutan khusus.
  3. Menyiapkan data dan menetapkan skema pelaksanaan reformasi terhadap tanah obyek reformasi agrarian dan perhutanan sosial di lapangan.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close