Berita

RAPAT KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DI KAB/KOTA OLEH GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan di Kab/Kota Oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada tanggal 13 s.d 15 Mei 2018 di Hotel Jayakarta Lombok. Rapat Koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pemerintahan Setda Prov. NTB, Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH mewakili Sekretaris Daerah Prov. NTB pada tanggal 13 Mei 2018.

Kepala Biro Pemerintahan membacakan sambutan Sekda Prov. NTB yang antara lain menyampaikan Undang-Undang nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebutkan secara terperinci pada Pasal 91 (mencakup 8 ayat) tentang kewenangan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kab/Kota. Pasal 91 tersebut secara tegas memberikan kejelasan posisi Gubernur terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada Bupati dan Walikota di wilayahnya. Wewenang Gubernur sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan ini sesuai regulasi tersebut tidak boleh dianggap main-main lagi.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 50 peserta yang berasal dari unsur Bappeda, Inspektorat dan Bagian Pemerintahan di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh NTB. Narasumber dan Pembicara pada Rapat Koordinasi ini berasal dari narasumber pusat dan dan daerah, salah satunya adalah Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, S.E, M.Si yang memberikan materi dengan judul Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Download materi disini).

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close