(Rabu,31/03/2021) Kunjungan Kerja Tim Asistensi dan Evaluasi Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD pada Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam rangka asistensi kebijakan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) Bidang Pemerintahan dan Keuangan diterima oleh kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi NTB pada pukul 08.30 WITA di ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.Rapat tersebut dibuka oleh kepala biro pemerintahan dan otonomi daerah Setda Provinsi NTB Subhan Hasan, S.Sos yang menyambut baik dan kooperatif kunjungan kerja tersebut dengan memberi informasi dan masukkan kepada Tim Asistensi Kemendagri mengenai permasalahan mengenai DOB (Daerah Otonomi Baru) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat.“permasalahan DOB bukan saja terjadi pada kabupaten yang baru terbentuk melainkan kabupaten yang sudah lamapun permasalahan masih ada antara lain belum adanya kesepahaman terkait batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yaitu Pulau Kalong dan batas wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah titik koordinat antara Desa Buwon Mas dan Desa Montong Ajan”Permasalahan lain yang diungkapkan adalah beberapa asset yang di miliki Pemerintah Kabupaten Bima yang belum diserahkan atau dihibahkan ke Pemerintah Kabupaten Kota Bima berupa tanah dan bangunan yang sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk penyelesaiannya. Kedua hal tersebut menjadi perhatian khusus Tim DPOD Kemendagri RI untuk menjadi bahan evaluasi terhadap DOB yang ada di Provinsi NTB. Sampai saat ini Pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah dan Pemerintah telah menerima usulan pemekaran sebanyak 325 daerah otonomi baru. Selanjutnya Tim bertolak menuju Kabupaten Lombok Utara untuk melanjutkan asistensi dan evaluasi permasalahan yang ada di Lombok Utara
