Pembentukan Tim Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(EPPD) Provinsi NTB Tahun 2021

Senin, 14 Juni 2021-Rapat Pembentukan Tim Daerah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(EPPD) Provinsi NTB Tahun 2021 bersama Inspektorat Provinsi NTB dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB merupakan langkah pertama yang dilakukan untuk membentuk Tim EPPD Provinsi NTB. Sesuai PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah terkait pasal 25, bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/3485/OTDA tanggal 31 Mei 2021 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020 berisi bahwa EPPD dilaksanakan setiap tahun anggaran dan hasilnya diselesaikan paling lambat 6 bulan sejak batas akhir penyampaian LPPD. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Rapat yang dimaksud telah dibuat draft Tim Daerah yang terdiri dari Gubernur, Sekda, Inspektur, Kepala Biro Pemerintahan dan Kepala Perangkat Daerah Lainnya yang dapat membantu dalam proses Pelaksanaan EPPD Provinsi maupun kabupaten/Kota. Didalam Tim Daerah terdapat Tim Teknis dari Inspektorat, BPKP dan Biro Pemerintahan dan Otda, Tim Teknis ini nantinya yang langsung turun memberikan penilaian terhadap LPPD yang telah di susun oleh Kabupaten/Kota yang kemudian akan dilaporkan kepada Tim Nasional.
Selain itupula dalam kesempatan tersebut Kepala Bagian Otonomi Daerah menyampaikan juga hasil penyampaian LPPD secara nasional dalam Rapat GWPP melalui zoom meeting pada tgl 9 Juni 2021 yang lalu, bahwa di provinsi NTB masih terdapat beberapa kabupaten kota yang belum 100 % mengisi IKK pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD), sehingga dalam pembentukan tim daerah ini di harapkan seluruh tim yang terlibat dapat mendorong dan memonitoring kabupaten kota untuk menyempurnakan data dukung LPPD sebelum jadwal Evaluasi dari Tim Nasional diinformasikan lebih lanjut.