Verifikasi Data dan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi NTB Tahun 2022

Kementrian Hukum dan HAM NTB menyelenggarakan Rapat Verifikasi Data dan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi NTB Tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat Legal Drafter pada Rabu-2 Maret 2022.Hadir dalam pertemuan tersebut adalah ketua atau pejabat yang mewakilii dari unsur Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat; Kejaksaan Tinggi NTB, Polda NTB, Biro Hukum, Biro Pemerintahan Dan Otda Setda Provinsi NTB serta DPMPD dan Capil Provinsi NTB.Rapat dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Harniati mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Harniati menyampaikan bahwa dari 72 desa yang dapat diverifikasi dan dinyatakan lulus penilaian sebanyak 52 desa. Penilaian dilakukan menggunakan Aplikasi E Desaku, dengan mengidentifikasi indikator yang telah ditetapkan antara lain: Surat Keputusan dari Bupati tentang Desa Sadar Hukum; pembayaran PBB tepat waktu; minimalisir pernikahan dini dan tidak pernah terlibat penggunaan Narkoba.Lebih lanjut Harniati menjelaskan bahwa Verifikasi data dan penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah salah satu upaya untuk meningkatkan Kesadaran Hukum dan Budaya di tengah masyarakat dalam rangka melaksanakan program nasional Tahun 2022