Kategori: Berita

Kategori
Berita

PELANTIKAN MAYJEN (PURN) HASSANUDIN SEBAGAI PJ GUBERNUR NTB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi NTB yang baru Mayjen (Purn) Hassanudin di Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin 24 Juni 2024.
Pj Gubernur NTB yang baru Mayjen (Purn) Hassanudin sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut. Hassanudin adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Purn) dan mantan Wakil Inspektur Angkatan Darat.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan dipilihnya Hassanudin sebagai Pj Gubernur NTB yang baru dikarenakan beberapa pertimbangan. Di antaranya di Pemerintah Provinsi NTB, hanya Sekertaris Daerah (Sekda) yang bisa menjabat sebagai Pj Gubernur, sementara jabatan tersebut telah diampu oleh Pj Gubernur NTB yang sebelumnya, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si. Karena itu, setelah melapor kepada presiden dan melakukan seleksi dan berbagai pertimbangan lainnya maka Hassanudin dipilih sebagai Pj Gubernur NTB yang baru.
“Pertimbangan pertama beliau adalah staf ahli pejabat pusat di Menko Polhukam, sering memberi arahan kepada daerah termasuk melakukan supervisi,” jelas Tito.
Dengan pengalaman terjun langsung ke daerah tersebut, dijelaskan Tito dapat menjadi modal utama sebagai pengganti Pj Gubernur di daerah yang baru untuk menghindari terjadinya miss informasi. Selain itu, di Provinsi NTB juga akan diadakan beberapa event besar, salah satunya peresmian smelter besar sehingga diperlukan seorang pengganti yang berpengalaman telah terjun ke daerah tersebut.
Tak lupa, Tito mengucapkan terima kasih kepada Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi, yang telah mengabdi selama sembilan bulan memimpin Provinsi NTB. Dijelaskan Mendagri, Miq Gite sapaan Pj Gubernur NTB sebelumnya, mengajukan permohonan langsung untuk mengundurkan diri dan mengikuti pesta demokrasi Pilkada 2024 ini.
“Pak lalu langsung menyampaikan keinginannya kepada saya untuk mendapatkan ruang yang lebih luas (untuk berkampanye),” jelas Tito.
Karena itu Pj Gubernur NTB pada hari ini resmi dijabat oleh Mayjen (Purn) Hassanudin dan Pj Gubernur NTB sebelumnya, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, resmi mengundurkan diri.
Kategori
Berita

RENCANA AKSI KERJASAMA PEMPROV NTB DENGAN PEMERINTAH NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA

Senin, 6 November 2023 bertempat di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur Provinsi NTB dilaksanakan rapat pembahasan rencana aksi (Action Plan) kerja sama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Nothern Territory Australia.

Rapat ini dipimpin oleh Pj. Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si dan dihadiri oleh perwakilan dari dinas-dinas terkait sesuai dengan bidang yang menjadi fokus kerja sama, diantaranya adalah sektor pariwisata, perdangangan, pengembangan SDM, riset dan inovasi, investasi dan peternakan.

Kerja sama ini diharapkan akan menjadi peluang bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk dapat mengembangkan diri hingga dunia Internasional seperti ekspor produk UMKM dan pertukaran pelajar ke Australia.

Kategori
Berita

Konsultasi Terkait Penyelesaian Batas Daerah Ke Kemendagri

Jakarta – Mewakili Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB, Analis Kebijakan Ahli Madya/ Koordinator Pemerintahan Ir. Yusmi Zustia bersama jajaran melaksanakan konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi GWPP TA 2023 dan Penyelesaian Batas Daerah di Provinsi NTB ke Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) Kemendagri (02/10/2023).
Dalam kunjungan tersebut, Perwakilan dari Biro Pemerintahan dan Otda mengunjungi 2 (dua) tempat yakni : Pertama, Direktorat Dekonsentrasi, TP dan Kerjasama dengan agenda terkait pelaporan kegiatan Dekonsentrasi GWPP dalam aplikasi SIPGWPP, capaian realisasi dan progres keuangan Triwulan III serta hal-hal tentang penyusunan anggaran Dekonsentrasi GWPP TA 2024. Kedua, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah dengan agenda tindaklanjut penyelesaian batas daerah Kabupaten LombokTengah dengan Kabupaten Lombok Barat pasca penetapan Putusan MA RI dan progres penyelesaian revisi Permendagri Batas Daerah Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat.
Pada masing-masing Direktorat, Perwakilan Biro Pemerintahan dan Otda diterima oleh Kasubdit dan PIC Wilayah NTB dan adapun arahan atensi dari Kasubdit-Kasubdit tersebut dalam kegiatan Dekonsentrasi GWPP, pengelola diminta menyingkronkan antara realisasi keuangan dengan laporan pelaksanaan kegiatan 22 tugas dan wewenang, dan mengikuti asistensi penyusunan anggaran untuk 2024. Sedangkan dalam hal Batas Daerah, Pemerintahan Provinsi NTB diminta melaksanakan penyelesaian batas daerah mengikuti prosedur sesuai Permendagri 141 Tahun 2017.
Kategori
Berita

ADDENDUM KESEPAKATAN BERSAMA PEMPROV NTB DAN PT. MOW RESOURCE RECOVERY

Pada 6 September 2023, Bagian Kerjasama memfasilitasi kerja sama badan usaha/pihak ketiga yang di pimpin oleh kepala bagian kerjasama Drs. Hayatuddin, MM. Rapat ini membahas mengenai addendum kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi NTB dan PT. MOW Resource Recovery, dimana ada beberapa pasal yang diubah antara lain:
1. Pelaksanaan pada Perjanjian Kerja Sama Pihak Kedua (PT. MOW) dapat menunjuk atau diwakili oleh anak perusahaannya sesuai tugas dan fungsinya.
2. Waktu Kesepakatan Bersama yang semula 1 tahun menjadi 2 tahun, sehingga akan berakhir pada Januari 2025
Addendum kesepakatan ini rencananya akan di tandatangani pada Kamis, 7 September 2023
Kategori
Berita

KUNJUNGAN KERJA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG DI PROVINSI NTB

Mataram – Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB menerima kunjungan kerja dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang yang bertempat di ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB (7/8/23).
Kunjungan kerja dimaksud dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penataan Ruang Kota Semarang berkaitan dengan migitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Rombongan yang hadir dikoordinir oleh Mohamad Irwansyah, ST. MT selaku kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang.
Kegiatan penerimaan kunjungan kerja dipimpin langsung oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si. dan didampingi jajarannya beserta undangan dari perangkat daerah terkait yang ikut hadir yakni perwakilan Bappeda Provinsi NTB, BPKAD Provinsi NTB, Dinas LHK Provinsi NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB, Dinas Perkim, Biro Hukum Setda Provinsi NTB dan Kanwil ATR/BPN Provinsi NTB.
Dalam sambutannya Karo Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB menyampaikan apresiasi dan menyambut positif atas kunjungan dari Dinas Penataan Ruang Kota Semarang dan berharap dalam kunjungan ini dapat mengadopsi langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
Kategori
Berita

KLARIFIKASI DAN EVALUASI PENATAAN DESA TAHUN 2023

Biro Pemerintahan & Otda Setda Nusa Tenggara Barat, telah melaksanakan Kegiatan Klarifikasi dan Evaluasi Penataan Desa, bertempat di Ruang Rapat Biro Pemerintahan, Rabo, tanggal 5 s/d 6 Juli Tahun 2023.
Klarifikasi dan Evaluasi Desa Persiapan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari Biro Pemerintahan & Otda Setda NTB, Biro Hukum Setda NTB dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Dukcapil Provinsi NTB terhadap 12 (dua belas) Desa Persiapan yaitu Kabupaten Lombok Barat dan 1 (satu) Desa Persiapan dari Seteluk Ria,Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang telah mendapatkan Kode Register Desa dari Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2021.
Ketua Tim Penataan Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir.Yusmi Zustia dalam sambutannya menyampaikan bahwa Klarifikasi dan Evaluasi Dokumen ini merupakan Pelaksanaan Penilaian tahap akhir yang dilakukan oleh Tim Penataan Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat dan selanjutnya 11 (sebelas) Desa Persiapan dari 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat dan 1 ( satu) Desa Persiapan dari Kabupaten Sumbawa Barat ini akan dikirim Ke Kementrian Dalam Negeri di Jakarta untuk mengikuti Pelaksanaan Uji Kelayakan Dokumen Tingkat Nasional.
Adapun 12 (dua belas) Nama Desa Persiapan yang akan mengikuti Uji Kelayakan Dokumen sebagai berikut :
1. Desa Persiapan Tunjung Sari, Kecamatan Batulayar,Kabupaten Lombok Barat.
2. Desa Persiapan Reban Madani, Kecamatan Lingsar, Kab.Lombok Barat.
3. Desa Persiapan Empol, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat.
4. Desa Persiapan Lendang Guar, Kecamatan Sekotong, Kab. Lombok Barat.
5. Desa Persiapan longserang, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
6. Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
7. Desa Persiapan Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
8. Desa Persiapan Pesisir Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
9. Desa Persiapan Tunjung Are, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.
10. Desa Persiapan Penanggak, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.
11. Desa Persiapan Punikan, Kecamatan Lingsar, Kabupatenombok Barat.
12. Desa Persiapan Seteluk Ria, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.
Demikian Informasi Bagian Pemerintahan, Biro Pemerintahan & Otda Setda NTB.
Kategori
Berita

KUNJUNGAN TIM BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI DI PROVINSI NTB

Biro Pemerintahan & Otda Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, memfasilitasi Kunjungan Benchmarking Pelayanan Publik dari Tim Biro Keungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bertempat di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat, Rabo 14 Juni 2023.
Kunjungan Tim dan Rombongan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal DPR.R.I diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs.H. Faturrahman, M.Si, bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.MPA dan didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan & Otda Setda NTB, Ir.Lalu Hamdi, M.Si beserta Perangkat Daerah terkait lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Pada kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Drs.H.Faturrahman,M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa fungsi Pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) fungsi yaitu antara lain, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi pemberdayaan. Dan fungsi pelayanan standarnya jelas kita memberikan pelayanan publik, ada standar kepatuhannya dan demikian juga penilaiannya dilakukan setiap tahunnya,
sehingga kita berhasil masuk dalam katagori, standar kepatuhan tinggi, kepatuhan sedang, dan kepatuhan rendah, Alhammdulillah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2021 untuk standar kepatuhan pelayanan publiknya masuk ke Zona Hijau, ungkapnya.
Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Acara Kunjungan Benchmarking Pelayanan Publik Biro Keuangan Sekretariat Jeenderal Dewan Perwakilan Rakyat R.I di Mataram.
Kategori
Berita

SEMINAR NASIONAL ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (APPSI) 2023 DI PROVINSI NTB

Mataram – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pemulihan Ekonomi Lokal Pasca Berakhirnya Relaksasi Kebijakan Ekonomi Nasional” yang akan berlangsung pada tanggal 29- 30 Mei 2023 di Hotel Lombok Raya.

Kegiatan dibuka langsung oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc. dan dihadiri oleh Sekda Provinsi NTB, para Dewan Pakar APPSI, Direktur Eksekutif APPSI, peserta seminar dari provinsi seluruh Indonesia dan Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB.

Pada pembukaan yang diawali dengan acara Welcome Diner, Gubernur NTB dalam sambutannya menyampaikan bahwa strategi NTB dalam membangun perekonomi, antara lain memperbanyak event-event inernasional, strategi ini mendorong pemerintah menyiapkan infrastruktur yang membuka akses tumbunya perekonomian lokal.

Seperti diketahui NTB tahun 2022 mengalami pertumbuhan ekonomi cukup progresif 6,59 % dibanding tahun 2021 yang mengalami kontraksi, pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2022 lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi tersebut cukup besar kontribusi dari lapangan usaha kepariwisataan dan multiflayer efek yang ditimbulkan.

Kategori
Berita

RAPAT KOORDINASI AWAL GTRA PROVINSI NTB

Mataram – Mewakili Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB Analis Kebijakan Ahli Madya Ir. Yusmi Zustia dan Analis Pemerintahan Umum dan Otda Aulia Rahman A, S.STP, MAP. menghadiri Rapat Koordinasi Awal Pelaksana Harian Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB yang diselenggarakan oleh Kanwil BPN Provinsi NTB.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB selaku Ketua Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi NTB yang dihadiri oleh Sekretariat dan Koordinator serta Anggota Tim Pelaksana Harian GTRA Provinsi NTB.

Beberapa poin yang menjadi agenda rapat pada kesempatan ini yakni Kilas GTRA NTB, Usulan TORA masing-masing Kabupaten, Usulan TORA Kanwil BPN Provinsi, Usulan Penetapan lokasi TORA, dan Kendala-kendala yang dihadapi.

Kategori
Berita

RAPAT PENERAPAN SPM PROVINSI NTB

Mataram – Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi NTB Tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat Anggrek Kantor Gubernur NTB (7/3/23).
Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari Workshop Penyusunan Laporan dan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi NTB yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Bangda Kemendagri pada tanggal 21 sd. 22 Februari 2023 dengan Berita Acara kesepakatan batas akhir penyusunannya pada tanggal 31 Maret 2023. Adapun agenda yang dibahas dalam rapat ini yakni Penyusunan Laporan Penerapan SPM Provinsi NTB Tahun 2022 dan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM Provinsi NTB.
Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Karo Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi NTB Ir. Lalu Hamdi, M.Si yang dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah pengampu serta anggota Tim Sekretariat Pelaksana SPM NTB. Dalam sambutannya beliau berharap para Perangkat Daerah pengampu dan tim agar segera mengumpulkan data dan dokumen, memperhatikan jadwal penyusunan laporan serta penyesaian penyusunan rencana aksi tepat waktu.